Peningkatan Standard dan Kinerja Manajemen Pelayanan Publik (YOGYAKARTA)

Peningkatan Standard dan Kinerja Manajemen Pelayanan Publik (YOGYAKARTA)

JADWAL
25-27 Juni 2013
23-25 Juli 2013
27-29 Agustus 2013
24-26 September 2013
29-31 Oktober 2013
26-28 November 2013
30 Desember-1 Januari 2013

LOKASI
Yogyakarta

WAKTU
08.30-16.00 WIB

BIAYA
IDR 6.500.000,- (Non-Residential) | Minimal kuota 3 peserta

FASILITAS
Hotel Berbintang; Sertifikat Training; Training Kit; Modul (Hard Copy + Soft Copy); 1x Lunch dan 2x Coffe Break; Souvenir; Transportasi Antar Jemput (minimal 2 orang dari perusahaan yang sama)

DESKRIPSI
Seperti negara-negara lain di seluruh dunia—baik negara maju maupun berkembang—kinerja pemerintah daerah di Indonesia diukur terutama melalui pemberian pelayanan publik dasar. Bidang yang termasuk pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, manajemen limbah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Meskipun usaha peningkatan pelayanan merupakan manifestasi konkret dalam tata kelola pemerintahan yang baik untuk mempromosikan pengembangan manusia, mayoritas pemerintah daerah harus berjuang mengatasi banyak tantangan dan keterbatasan.

Infrastruktur dan sumber daya yang mencukupi sering disebut sebagai modal utama dalam pemberian pelayanan publik yang baik di tingkat kabupaten/kota. Meskipun demikian, yang sama pentingnya dan mungkin yang lebih menantang adalah kerangka sistem dan manajemen kelembagaan bagi pelayanan publik. Di Indonesia, keterbatasan kepemimpinan manajerial, sistem dan kelembagaan menjadi kendala besar bagi pelayanan publik yang tidak mudah diatasi.

Meningkatkan pelayanan publik seringkali lebih merupakan masalah manajemen dibanding masalah teknis atau keuangan. Masalah-masalah pokok dalam peningkatan manajemen pelayanan publik adalah perbaikan manajemen data, organisasi pelayanan, dan hubungan dengan konstituen atau pelanggan. Perlu langkah bersama untuk mendukung satuan kerja perangkat pemerintah daerah yang berwawasan reformasi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk menggunakan berbagai macam mekanisme pelayanan publik serta mekanisme akuntabilitasnya, bekerja sama dengan kelompok pemangku kepentingan setempat.

Untuk merespons tantangan dan permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya workshop dalam rangka mendukung peningkatan dan pengembangan kapasitas (capacity building) manajemen pelayanan publik yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan, sistem, budaya, dan manajemennya, ditunjang dengan kebijakan dan regulasi yang tepat.

MATERI

1. Konsep dan Sistem Pelayanan Publik
2. Manajemen Pelayanan Publik
3. Mutu & Permasalahan Pelayanan Publik Pemda
4. Kelembagaan & Manajemen Provider Pelayanan Publik Pemda
5. Budaya Pelayanan Publik Pemda
6. Standard Pelayanan Publik Pemda
7. Mendesain dan Mengelola Standard Pelayanan Minimal bagi Pemda
8. Best Practices Pelayanan Publik dari beberapa Pemda

PESERTA

1. Staf dan Pejabat Dinas/SKPD/UPT di lingkungan PEMDA,
2. Staf & Pejabat SETDA,
3. Pengelola BUMD,
4. Dosen,
5. Konsultan Pemda,
6. Praktisi Bisnis, Pihak-Pihak Lain yang berminat dan terkait