Pembuatan Delik Hukum Pengadaan Barang / Jasa Perusahaan (YOGYAKARTA)

(Mekanisme Pembuatan Delik Hukum Sebagai Clausul Antisipatif)

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Guna Mengantisipasi Tuduhan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Maupun Korupsi)

PENDAHULUAN:
Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa seringkali terdapat resistensi permasalahan yang cukup signifikan terutama munculnya delik aduan perkara yang bisa merugikan pihak penyelengaraan pengadaan barang dan jasa. Dengan asumsi, bahwa proses pelaksanaannya tidak menggunakan pedoman dan persyaratan formal yang harus diikuti dan dilakukan oleh tiap-tiap pelaksana pengadaan barang/jasa. Padahal, dalam melaksanaan pengadaan barang/jasa, pihak terkait telah menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti keterbukaan akses maupun persaingan tender yang disosialisasikan melalui pencanangan program pengadaan barang/jasa. Namun, lantaran ada beberapa pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan mengajukan delik aduan perkara yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa sarat dengan kolusi dan nepotisme.

Bagi pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa yang tidak memahami aspek delik hukum untuk mengindari berbagai macam tuduhan dan berdampak pada laporan dn/atau laporan terjadinya tindak pidana dan gugatan perdata, besar kemungkinan akan terjerat oleh penetapan sanksi atau terhambat oleh proses litigasi yang bisa merugikan dirinya meskipun sanksi tersebut bertolak belakang dari penetapan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara formal. Karena, pihak-pihak yang dirugikan tersebut akan menggunakan pasal-pasal lain yang bisa menggiring pelaksana pengadaan barang/jasa ke wilayah tindak pidana maupun perdata yang tidak rasional. Hal ini tentunya akan berdampak pada terjadinya kontradiktif semangat atau nuansa yang melatarbelakangi proses pengadaan barang dan jasa yang berasaskan ekonomis, efisien, adil, transparan dan akuntable serta fungsi diciptakannya Pakta Integritas Para Pihak yang terlibat didalamnya agar terjadi proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan normatifnya. Disatu sisi mekanisme kerja maupun peraturan-peraturan beserta regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa melalui tender disusun sudah cukup melindungi penyelenggara maupun peserta tender namun tidak menutup kemungkinan peserta yang tidak puas atau kalah mencari-cari celah hukum sehingga penyelenggara menjadi takut atau enggan menjalankan tugasnya karna takut berdampak pada resiko hukum pada dirinya.

Namun demikian, bagi pelaksana pengadaan barang/jasa yang memahami aspek delik hukum yang potensial terjadi, bisa terbebas dari segala tuntutan maupun tuduhan yang dijatuhkan kepada dirinya. Karena, setiap tuduhan dan gugatan yang diajukan bisa ditepis dengan delik hukum yang telah berketetapan dan bahkan bisa menuntut balik terhadap pihak yang memperkarakan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Menyikapi pentingnya pengetahuan tentang mekanisme pembuatan delik hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, maka kami menawarkan sebuah pelatihan yang akan banyak mengupas tentang substansi dan aspek praktis dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui kacamata hukum.

TUJUAN :
Untuk memberikan bekal pengetahuan yang lebih praktis tentang Mekanisme pembuatan delik hukum dalam pengadaan barang/jasa untuk mengantisipasi tuduhan tindak pidana penyalahgunaan wewenang maupun korupsi. Dan membangun sharing pemikiran bersama antar masing-masing peserta yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

CAKUPAN MATERI TRAINING:

1. Penetapan formulasi delik hukum clausul antisipatif sebagai bahan untuk menepis terhadap tuduhan penyalahgunaan wewenang dan korupsi

1. Dasar-dasar penetapan delik hukum clausul antisipatif secara legal formal dan prosedural
2. Mendesain tuntutan balik terhadap pihak yang membuat tuduhan penyalahgunaan wewenang dan korupsi
3. Tehnik pemenangan perkara atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan korupsi di dalam pengadilan
4. Studi kasus: Mekanisme pembuatan delik hukum dalam pengadaan barang/jasa untuk mengantisipasi tuduhan tindak pidana penyalahgunaan wewenang maupun korupsi

INSTRUCTOR :Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. and team

VENUE : Yogyakarta (Jambuluwuk Hotel/ Ibis Malioboro Hotel/ Ibis Styles Hotel/ Cavinton Hotel/ Harper Hotel/ Melia Purosani Hotel/ Grand Zuri Hotel)

TRAINING DURATION :2 days

TRAINING TIME :  

• 21 Sep 2015-22 Sep 2015
• 12 Oct 2015-13 Oct 2015
• 02 Nov 2015-03 Nov 2015
• 29 Dec 2014-30 Dec 2014

INVESTMENT PRICE/PERSON :

1. Rp. 3.950.000/person (full fare) or
2. Rp. 3.750.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
3. Rp. 3.500.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

FACILITIES FOR PARTICIPANTS:

1. Training Module
2. Flash Disk contains training material
3. Certificate
4. Stationeries: NoteBook and Ballpoint
5. T-Shirt
6. Backpack
7. Training Photo
8. Training room with Full AC facilities and multimedia
9. Lunch and twice coffeebreak every day of training
10. Qualified Instructor
11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training – VV (if minimal participants is 4 persons from the same company)

TRAINING INSTRUCTOR
Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum lulusan dari fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, konsentrasi pada hukum bisnis. Sekarang Beliau sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta mengajar sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta. Beliau pernah memegang posisi sebagai Ketua Jurusan Perbandingan mazhab dan Hukum Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, sebagai Ketua UmumAsosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI) DIY, Staf Ahli LBH Ansor DIY, Konsultan Ahli Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Di kampus Beliau mengajar beberapa mata kuliah seperti Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Ilmu Hukum, Hukum Lingkungan, Aspek Hukum dlm Bisnis. Beliau secara aktif melakukan penelitian dan mempublikasikan penelitiannya.Pak Budi Ruhiatudin,S.H.,M.Hum.sudah sering dan berpengalaman mengajar pelatihan/training kepada lembaga/institusi/perusahaan di Indonesia dalam bidang hukum dan aspek-aspeknya.